Mesuji.–
Rawajitutv.com.– APH (Aparat Penegak Hukum) dan Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) didesak untuk turun langsung ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Mesuji untuk melihat dan meng-investigasi secara langsung di lokasi.
Sesuai hasil LHP BPK audit, analisa dokumen persediaan , dan permintaan keterangan terhadap bendahara barang dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang sudah jelas-jelas dan nyata bahwa ada aset besi dan batu di Dinas PUPR Mesuji yang tidak di ketahui keberadaanya/hilang.
Persediaan bahan Material batu 2/3 dan 10/15 didesa Muara Mas, dan di desa Sungai Buaya dengan total nilai Rp 9.003.512.000.00
(Sembilan milliar tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
Rincian selisih persediaan besi pada Dinas PUPR.
1– Material Rigid beton kec.Raqa jitu Utara. (Taman kehati).
— Pengadaan besi diameter 12 mm (polos).
— Pengadaan besi diameter 25 mm ( polos).
— Pengadaan besi diameter 16 mm (ulir).
2– Meterial rigid beton kec.Mesuji Timur (Taman kehati).
— pengadaan besi diameter 12 mm (polos).
— pengadaan besi diameter 25 mm (polos).
— pengadaan besi diameter 16 mm (ulir).
Jumlah total selisih
Rp 721.327.651.00. (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
Total Rincian Material Dinas PUPR yang tidak di yakini kewajarannya seperti yang tersebut di atas Rp 7.362.141.331.00.
(tujuh milliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
Bukan hanya aset yang tidak ketahui keberadaannya saja, tetapi masih banyak kerjaan insfratruktur yang tidak sesuai LHP BPK.
Pekerjaan kontruksi lapis perkerasan jalan pada empat paket pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp 537.672.507.77. dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan jembatan Dinas PUPR belum di kenakan denda sebesar
Rp 201. 227.228.34.
1– Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi jalan ruas Brabasan- Mekar Jaya tidak sesuai kontrak sebesar
Rp 243.956.961.48.
2– Peningkatan jalan ruas Tanjung Meneng- Eka Mulya tidak sesuai kontrak sebesar.
Rp 38.468.149.58.
3– Dst
4– Dst.
Terkait hal diatas beberapa aktivis dan penggiat anti korupsi meminta kepada pihak APH dan Kementerian PUPR untuk segera mengambil sikap dan tindakan.
Hj Metty Herawati.S.H penggiat anti korupsi di jakarta ikut angkat bicara.
” Saya akan coba berkoordinasi dengan pihak kementerian PUPR untuk bertanya sejauh mana pihak kementerian PUPR mengambil sikap tegas terhadap dinas PUPR Kab.Mesuji yang sudah bertahun-tahun seperti ada pembiaran.” Cetusnya, ketika di minta tanggapnya oleh awak media melalui via telepon.
Senin (04/12/2023).
(Tim).
Bersambung.
Berita selanjutnya
Tabel dan semua rincian akan di tampilkan.
