Tulang Bawang,–
Rawajitutv.com.–
Belum reda sorotan tajam publik atas sikap arogan Kepala Kampung Sumber Makmur, Mulyono, kini muncul fakta-fakta baru yang semakin menguatkan dugaan adanya praktik korupsi berjamaah di tubuh pemerintahan desa. Dugaan ini mengemuka setelah hasil investigasi lapangan menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024.
Di antaranya adalah proyek pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani dengan nilai Rp112.550.000. saat di kompirmasi Mulyono enggan menanggapi nya, ” tanyakan saja sama TPK nya, ” ucapnya. Seolah olah lempar batu sembunyi tangan.
Tak hanya itu, anggaran pemeliharaan jalan usaha tani yang tercatat Rp10.300.000 juga dipertanyakan keberadaannya. “Pemeliharaan yang mana?
Tak kalah mencurigakan, anggaran penyediaan operasional pemerintah desa yang menelan dana Rp98.261.000 turut disorot. Warga mempertanyakan kemana larinya anggaran sebesar itu, sementara fasilitas kantor kampung terkesan seadanya.
Anggaran untuk penyelenggaraan musyawarah desa dan pembahasan APBDes yang mencapai Rp43.820.000 pun dinilai tak wajar. “Kalau hanya untuk rapat-rapat di balai kampung, minum kopi sama gorengan, masa habis puluhan juta? Itu namanya rapat atau pesta?” sindir salah satu tokoh yang berpengaruh di kampung itu.
Sementara itu, program peningkatan produksi tanaman pangan dengan anggaran Rp18.000.000 tak jelas realisasinya. “Alat penggilingan padi atau jagung nggak pernah kelihatan, apalagi bantuan alat pertanian. Jangan-jangan cuma angka di kertas,” ujar salah satu kelompok tani.
Dengan deretan dugaan penyimpangan ini, gelombang kemarahan publik makin memuncak. Warga mendesak Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang segera mengaudit total seluruh penggunaan dana desa Sumber Makmur tahun 2024. Mereka juga meminta Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Polres Tulang Bawang turun tangan mengusut tuntas kasus ini.
“Jangan cuma berhenti di pemberitaan, harus ada tindakan hukum. Jangan sampai Mulyono jadi contoh buruk kepala kampung lain,” tegas Ketua LSM
Publik menilai sikap Mulyono mencerminkan arogansi dan ketidakpedulian terhadap aspirasi rakyat. “Sudah korup, sombong pula,” cetus warga lain.
Kasus ini mengingatkan publik pada fenomena “desa siluman” dan “mark up berjamaah” yang sempat viral beberapa tahun lalu. Jika tidak segera ditindak, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mematikan harapan masyarakat akan pembangunan desa yang jujur dan bersih.
Kini, semua mata tertuju pada aparat penegak hukum: akankah skandal ini dibongkar hingga ke akar, atau justru berakhir dengan kompromi di meja gelap?
Tim….
Bersambung….
