Tulang Bawang.–
Rawajitutv.com.–
Merebaknya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kampung Purwajaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang akhir-akhir ini membuat warga resah pasalnya hingga saat ini belum ada tindakan serius dari Dinas Kesehatan Tulang Bawang.
Ketua DPW BAIN HAM RI Provinsi Lampung Fery Saputra, YS, SH.,CLE yang juga merupakan salah satu warga Kampung Purwajaya sangat menyayangkan merebaknya penyakit DBD dari bulan Januari tahun 2025 hingga saat ini tidak adanya upaya Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan Tulang Bawang untuk menanggulangi wabah penyakit DBD ini.
“Sejak bulan Januari hingga April 2025, Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan tidak pernah datang ke kampung ini untuk melakukan pencegahan ataupun memberikan solusi kepada kami terkait penyakit ini. Bahkan, saat ini jumlah penderita dari hari ke hari terus bertambah termasuk kedua anak saya saat ini sudah terjangkit penyakit DBD dan sekarang sudah saya bawa dan saya rawat di salah satu Rumah Sakit di Kabupaten Pringsewu,” ungkapnya ke wartawan media ini melalui pesan suara WhatsApp, Rabu (16/04/2025).
Jangan sampai lanjut Fery, setelah ada korban jiwa berjatuhan baru Pemerintah Daerah turun tangan dan itu sudah tidak ada gunanya lagi.
Paling tidak, kata dia, kepedulian Pemerintah Daerah atau pihak dari Dinas Kesehatan bisa menjadi salah satu poin untuk bersama-sama dilakukannya tindakan solusi atau pencegahan, agar tidak ada warga masyarakat yang harus kehilangan nyawa keluarganya akibat terserang penyakit DBD.
“Warga butuh kordinator untuk bersama-sama melakukan pencegahan, dan memberikan solusi kepada dinas terkait yang notabene mereka lebih tau dan lebih ahli dibanding warga,” ucapnya.
“Pada kesempatan ini, saya minta kepada Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang agar segera memerintahkan jajarannya untuk melakukan pencegahan penyakit DBD di Kampung Purwajaya Kecamatan Banjar Margo dan jika merasa tidak mampu untuk mengatasi merebaknya penyakit DBD ini sebaik Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang mengundurkan diri saja. Ini masalah serius jangan di anggap sepele.” Tukasnya.
Media ini menyediakan ruang hak jawab, hak koreksi dan hak sanggah sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 sebagai landasan hukum. Akan dilakukan koreksi dan revisi jika sudah ada konfirmasi lebih lengkap dari pihak – pihak terkait.
(*)
