Tulang Bawang.–
Rawajitutv.com.-
Ketua Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Lampung, Ferry Saputra YS, S.H., menyampaikan kritik keras terhadap tindakan oknum aparat kampung yang berencana menjemput paksa warga yang tidak ikut ronda malam, dengan sepengetahuan pihak kepolisian setempat.
Ferry menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia. Menurutnya, ronda malam memang merupakan bentuk partisipasi sosial untuk menjaga keamanan lingkungan, namun pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar kebebasan warga.
> “Keamanan lingkungan memang penting, tetapi tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang seperti menjemput paksa warga. Itu melanggar hak dasar seseorang untuk merasa aman dan bebas dari tekanan,” tegas Ferry Saputra YS, S.H. dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2025).
Ia juga meminta Kapolsek setempat untuk menegur dan mengingatkan aparat kampung agar lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ronda malam.
> “Peran polisi adalah pembina masyarakat, bukan membiarkan tindakan yang dapat mencoreng citra kepolisian. Jika ingin menegakkan disiplin, lakukan dengan komunikasi yang baik, bukan ancaman atau tindakan paksa,” tambahnya.
Ferry menegaskan bahwa BAIN HAM RI siap memberikan pendampingan hukum bagi warga yang merasa haknya dilanggar atas kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai prosedur hukum.
Sebagai lembaga yang fokus pada advokasi dan perlindungan hak asasi manusia, BAIN HAM RI DPW Lampung berharap agar setiap aparat desa dan kepolisian di daerah dapat menjalankan fungsinya sesuai koridor hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Rilis resmi dari kantor DPW BAIN HAM RI Prov.Lampung.
