Tulang Bawang,–
Rawajitutv.com.–
Dugaan Korupsi didalam pengelolaan anggaran dan bantuan Alsinta dari Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa aja secara berjamaah dan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Tidak berkenan di kritik dan di mintain informasinya, Muslimin sebagai ketua Gapoktan juga disinyalir terlalu songong dan arogan dalam bersikap.
Dugaan adab yang buruk dan dungu bisa aja mencerminkan seorang oknum ketua Gapoktan yang haus atas uang dan kekuasaan.
Nama Muslimin, Ketua Gapoktan Manunggal Jaya yang beralamat di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, menjadi sorotan publik. Lebih sepekan terakhir, perbincangan mengenai kepengurusannya mencuat sebagai topik hangat, tak hanya soal transparansi, tetapi juga dugaan nepotisme dan potensi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Anak kandung Muslimin yang masih lajang dan tinggal serumah dengannya kini menjabat sebagai Ketua Petani Milenial di wilayah yang sama. Hubungan semenda ini dinilai menjadi pintu masuk praktik penyelewengan kekuasaan dalam pengelolaan dana kelompok tani, terutama dana Oplah tahun anggaran 2024, dan bantuan Alsinta untuk petani Milenial yang di kelola oleh brigade pangan.
“Banyak masyarakat tidak tahu bantuan tahun 2024 seperti apa. Tidak ada transparansi,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Hal ini diperparah dengan ketiadaan plang informasi maupun musyawarah terbuka terkait realisasi dana yang dimaksud.
Kecurigaan semakin menguat saat publik menyoroti lonjakan drastis gaya hidup Muslimin. Dalam satu tahun lebih menjabat, ia disebut hidup mewah tanpa memiliki lahan garapan sendiri. “Beliau sendiri bilang tak punya lahan, tapi rumahnya megah, kendaraan mewah,” ujar sumber lain yang sempat berkunjung.
Saat dikonfirmasi, Muslimin tidak menunjukkan sikap kooperatif. Ia bahkan sempat menyatakan, “Hanya orang-orang tertentu yang berhak tahu realisasi kegiatan, wartawan atau LSM tidak wajib tahu.” Pernyataan arogan itu ditambah kalimat sinis, “Lapor saja ke Donaltram,” saat ditanya tim media — pernyataan yang memicu kemarahan publik karena dianggap menghina institusi hukum dan melecehkan pemerintahan resmi Presiden Prabowo Subianto.
Peringatan soal relasi semenda dalam jabatan juga ditegaskan oleh Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi yang menyerukan pentingnya menjaga integritas tata kelola, bebas dari unsur nepotisme.
Namun yang paling mencolok adalah respons dari Dinas Pertanian yang hingga kini belum memberikan klarifikasi apa pun. Tim media telah mengirimkan temuan lapangan via WhatsApp ke Dinas Pertanian, namun respons nihil. Bungkamnya dinas justru menimbulkan pertanyaan besar:
Apakah mereka tidak tahu, tidak mau tahu, atau sengaja tutup mata…? Dan apakah diduga ikut serta….?
Kasus ini semakin menambah daftar kelam dugaan penyalahgunaan anggaran kelompok tani. Publik kini menanti tindakan nyata: audit menyeluruh, evaluasi struktur kepengurusan, dan sanksi tegas bila ditemukan pelanggaran.
Hingga berita ini naik tayang secara online dan menjadi konsumsi publik, oknum ketua Gapoktan tersebut tetap men-blokir semua telpon WhatsApp yang mencoba menghubungi nya.
(Tim Red/Besambung)
Redaktur : Dewan
Penulis/penanggung jawab : Andika
” Media ini memberikan ruang hak somasi dan hak jawab sesuai dengan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.”
” Asal di sertai bukti dan data-data yang bisa di pertanggung jawabkan.”
